PENGUMUMAN KELULUSAN CPNS PEMERINTAH KOTA SOLOK TAHUN 2018

Pengumuman Kelulusan CPNS Pemerintah Kota Solok Tahun 2018 :

1. Pengumuman CPNS Pemerintah Kota Solok Tahun 2018   Disini
2. Lampiran I   Disini
3. Lampiran II   Disini
4. Lampiran III   Disini
5. Lampiran IV   Disini
6. Surat Pernyataan   Disini
7. Surat Pernyataan Tidak Pindah   Disini
8. Surat Lamaran   Disini
9. Daftar Riwayat Hidup   Disini


Atau silahkan download Disini

Read More

JADWAL TES SKB LOKASI UJIAN KOTA BUKITTINGGI

Badan Kepegawaian Negara telah mengeluarkan jadwal Seleksi Kompetensi Bidang CPNS Tahun 2018. Titik Lokasi Ujian untuk Kota Solok adalah Kota Bukittinggi. Daftar nama pelamar persesi akan kami umumkan kembali secara resmi melalui media sosial dan website resmi BKPSDM Kota Solok.

Jadwal SKB download disini

Untuk Jadwal SKB Lokasi Tes Kota Padang silahkan lihat disini

Read More

PENGUMUMAN JADWAL UJIAN SKD CPNS TAHUN 2018 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SOLOK

Kami umumkan Jadwal Tes SKD CPNS Tahun 2018 di Lingkungan Pemerintah Kota Solok Persesi. Direncanakan Ujian akan dilaksanakan selama 2 hari yaitu pada Tanggal 6 dan 7 November 2018.
Pengumuman lengkapnya dapat di download disini.

Read More

PENJELASAN PENGUMUMAN KE II PENERIMAAN CPNS TAHUN 2018 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SOLOK

Menindaklanjuti banyaknya pertanyaan seputar formasi CPNS Kota Solok Tahun 2018 yang tercantum pada Pengumuman Walikota Solok tentang Tata Cara Pendaftaran Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Revisi Formasi CPNS Di Lingkungan Pemerintah Kota Solok Tahun 2018, berikut kami tampilkan formasi lengkap Penerimaan CPNS Di Lingkungan Pemerintah Kota Solok Tahun 2018 untuk melengkapi informasi pengumuman penerimaan CPNS sebelumnya yang hanya menampilkan formasi CPNS yang mengalami revisi saja.

Read More

Tata Cara Pendaftaran dan Revisi Formasi CPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Solok Tahun 2018

Pengumuman CPNS dilingkungan Pemerintah Kota Solok Tahun 2018

Link Download dan Alternatif Website untuk Informasi dapat membuka alamat website : disini

Read More

Pengumuman CPNS Tahun 2018 Pemerintah Kota Solok

WALIKOTA SOLOK

PENGUMUMAN

Nomor :  800/782/BKPSDM-2018

Tentang

PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SOLOK

 TAHUN 2018

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2018 tentang Formasi Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2018, maka Pemerintah Kota Solok akan melaksanakan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 sebagaimana rincian terlampir dengan ketentuan sebagai berikut :

Read More

Pembukaan Sekolah Ikatan Dinas Tahun 2018

Pengumuman pembukaan sekolah Tinggi Kedinasan Tahun 2018

Selamat Berjuang.

Read More

Waspada informasi penerimaan CPNS

Jakarta, Menanggapi informasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2018 yang marak beredar lewat media sosial, Biro Humas BKN menginformasikan bahwa Pemerintah belum mengeluarkan pengumuman penerimaan CPNS secara resmi. Masyarakat diminta untuk selektif dalam menerima informasi dan silakan lihat pengumuman resmi di website resmi pemerintah.

Secara normatif setiap instansi pusat dan daerah memang wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS sesuai prioritas kebutuhan instansinya masing-masing, dan hasil perhitungan kebutuhan diserahkan pada Menteri PAN RB dan Kepala BKN. “Dengan sistem merit, jumlah kebutuhan PNS dihitung dari berbagai variabel termasuk alokasi APBN/D untuk belanja pegawai. Pemerintah Provinsi/Kab/Kota dengan belanja pegawai melebihi 50% dari APBD tentu akan sulit mendapatkan tambahan pegawai baru, bahkan bisa tidak mendapatkan formasi CPNS.

BKN mengimbau agar masyarakat tidak percaya jika ada pihak/okum manapun yg menyatakan dapat membantu kelulusan dalam seleksi CPNS.

Sumber : BKN

Read More

Berita Hoax Pengangkatan CPNS

Surat palsu yang mengatasnamakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) kembali beredar media sosial. Surat ‘bodong’ tersebut  berisi menyinggung tentang penerimaan CPNS dengan kebijakan khusus serta laporan penetapan e-formasi tenaga non-PNS untuk pengangkatan CPNS tahun 2016-2019.

Menanggapi hal itu, Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman menegaskan bahwa surat yang beredar di masyarakat melalui medsos tersebut palsu dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, atau HOAX.

Dijelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), pengangkatan CPNS dilakukan melalui proses seleksi. “Tidak ada pengangkatan CPNS dari tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak secara otomatis tanpa tes,” ujar Herman.

Sementara itu pada kesempatan lain Kepala Bagian Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat BKN Yudhantoro Bayu Wiratmoko, Jumat (5/11/2018), menghimbau kepada masyarakat agar lebih teliti, tidak mudah percaya atas informasi yang cepat beredar dan segera melakukan konfirmasi kepada pihak terkait.

Untuk itu, dihimbau agar masyarakat lebih berhati-hati dan tidak serta merta percaya jika ada informasi tentang pengangkatan CPNS. Masyarakat juga diminta untuk selektif menerima informasi, serta mencari kebenarannya di website resmi Kementerian PANRB dan BKN.

Sumber :

- Menpan

- BKN

Read More

Surat Palsu Tentang Pengangkatan CPNS

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengaskan bahwa beredarnya surat yang berisi perihal pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari K2 tahun 2017 – 2018 di masyarakat adalah tidak benar atau hoaks. Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB, Herman Suryatman, di Kantor Kementerian PANRB, Jumat (17/11).

“Kami tegaskan, bahwa surat yang mengatasnamakan Kementerian PANRB perihal pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari K2 tahun 2017 – 2018 adalah tidak benar atau palsu. Mohon waspada, itu modus penipuan,” ujarnya.

Dalam surat hoaks itu dikatakan Komisi II DPR RI meminta Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk segera melakukan validasi dan verifikasi kepada instansi pemerintahan untuk pengangkatan PNS Formasi K2 tahun 2017-2018. Surat palsu yang beredar itu mencatut nama dan tandatangan Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji dengan tebusan kepada Menteri PANRB Asman Abnur.

Dijelaskan, bahwa berdasarkan UU ASN, pengangkatan CPNS dilakukan melalui proses seleksi. “Pengangkatan CPNS harus melalui seleksi. Tidak ada lagi pengangkatan otomatis tanpa tes,” ujar Herman.

Herman pun mengimbau agar masyarakat berhati-hati dan tidak serta merta percaya jika ada informasi tentang pengangkatan CPNS. Masyarakat diminta untuk selektif menerima informasi, serta mencari kebenarannya di website resmi pemerintah.

Sumber : kemenpan

.

Read More

Pembukaan CPNS Periode II Tahun 2017

JAKARTA – Untuk memenuhi kebutuhan pegawai dibeberapa instansi, kini pemerintah kembali membuka lowongan penerimaan CPNS putaran kedua di 60 (enam puluh) Kementerian/Lembaga dan 1 (satu) Pemerintah Provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Utara.

Seperti pendaftaran sebelumnya, calon pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi dan memilih satu jabatan. “Bagi pelamar yang sudah mendaftar pada penerimaan putaran pertama (Kementerian Hukum dan HAM dan Mahkamah Agung) diperbolehkan mendaftar kembali dengan menggunakan account SSCN yang telah dibuat sebelumnya,” tegas  Asman.
Pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2017 ini dilakukan berdasarkan prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik KKN, dan tidak dipungut biaya. Informasi resmi terkait dengan persyaratan pendaftaran dan jadwal dapat diakses mulai hari ini melalui situs Kementerian PANRB  www.menpan.go.id, situs BKN: https://sscn.bkn.go.id, serta situs Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

Menteri mengingatkan agar masyarakat/ calon pelamar tidak mempercayai apabila ada orang/ pihak-pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau imbalan lainnya. “Waspadai adanya penipuan. Jangan terkecoh dengan iming-iming oknum yang mengaku bisa membantu.

DAFTAR INSTANSI PEMERINTAH YANG MEMBUKA LOWONGAN CPNS 2017

No	INSTANSI	ALOKASI
	KEMENTERIAN
1	Kementerian Keuangan	2.880
2	Kementerian ESDM	65
3	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	300
4	Kementerian Ketenagakerjaan	160
5	Kementerian Kelautan dan Perikanan	329
6	Kementerian Perindustrian	380
7	Kementerian PUPR	1.000
8	Kementerian Pariwisata	40
9	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	1610
10	Kementerian LHK	700
11	Kementerian Perhubungan	400
12	Kementerian Luar Negeri	75
13	Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	91
14	Kementerian Kesehatan	1000
15	Kementerian Pertanian	475
16	Kementerian Sosial	160
17	Kementerian Riset, Teknologi, dan PT	1500
18	Kementerian PPN/BAPPENAS	38
19	Kementerian PANRB	91
20	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	21
21	Kementerian Sekretariat Negara	178
22	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	40
23	Kementerian Agama	1000
24	Kementerian Perdagangan	65
25	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	27
26	Kementerian Bidang Polhukam	25
27	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	25
28	Kementerian BUMN	25
29	Kementerian KUKM	25
30	Kementerian Pertahanan	50
	LEMBAGA
31	Kejaksaan Agung	1.000
32	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)	175
33	Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)	98
34	Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)	60
35	Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	28
36	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)	175
37	Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)	10
38	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)	90
39	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)	87
40	Komisi Yudisial (KY)	33
41	Badan Narkotika Nasional (BNN)	275
42	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)	60
43	Badan SAR Nasional	160
44	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	300
45	Badan Keamanan Laut (BAKAMLA)	225
46	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	182
47	Lembaga Penerbagan dan Antariksa  Nasional (LAPAN)	99
48	Badan Ekonomi Kreatif	93
49	Badan Pengawas Obat dan Makanan	110
50	Badan Intelijen Ngara (BIN)	199
51	Badan Kepegawaian Negara (BKN)	212
52	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)	157
53	Setjen DPR	85
54	Badan Informasi Geospasial (BIG)	67
55	Lembaga Administrasi Negara (LAN)	299
56	Mahkamah Kontitusi (MK)	70
57	Kepolisian Republik Indonesia	200
58	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)	25
59	Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK)	53
60	Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG)	26
	JUMLAH	17.428
61	Kalimantan Utara	500
	Jumlah Total	17.928

Sumber : KemenpanRB

Read More

Penundaan CPNS 2016

Terkait Penundaan Pengadaan CPNS Pusat dari pelamar umum tahun 2016 yang tertuang dalam surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/3656/M.PAN-RB/11/2016, Kepala Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi BKN, Paulus Dwi Laksono mengarahkan agar instansi pemerintah yang permintaan formasinya tidak terpenuhi melakukan penataan pegawai.

Paulus mengatakan konsep penataan yang dimaksud meliputi penataan dari segi kuantitas dan kualitas. Dari sisi kuantitas, penaatan dapat dilakukan melalui redistribusi PNS, penarikan pegawai yang berstatus dipekerjakan dan diperbantukan dan pengoptimalan kinerja pegawai. Sementara penataan dalam sisi kualitas meliputi peningkatan kompetensi pegawai untuk meminimalisir kesenjangan kompetensi dan hasil kerja yang ditargetkan. Paulus mengatakan penataan perlu dilakukan karena memang penundaan menyebabkan kebutuhan akan pegawai tidak terpenuhi. 

Terkait redistribusi pegawai Paulus menjelaskan konsep tersebut diterapkan dengan melibatkan 2 instansi dengan kondisi pada satu instansi terdapat  kelebihan pegawai dan ada instansi lain yang kekurangan pegawai. Berdasarkan  PP nomer 9 tahun 2003, pemindahan antar instansi bisa dilakukan jika ada “lolos butuh”. Dalam arti ada instansi A yang mau melepaskan pegawainya dan dan ada instansi B yang memang membutuhkan pegawai sehingga siap menerima pegawai dari instansi A”.

Terkait penataan pegawai, Paulus bertutur pihaknya akan terus melakukan evaluasi. “Kami akan memantau terus. Dan jika penataan ini belum dilakukan secara maksimal, pengajuan formasi tidak bisa dilakukan oleh instansi pemerintah. Istilahnya tata dulu pegawai di instansi masing-masing, baru ajukan formasi baru pengadaan pegawai baru.

Read More